BERITA TERKINI, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) FX Arief Poyuono
menilai, berlarut larutnya pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK
akibat tekanan partai pendukung saat Pilpres 2014, kini sudah mulai
terbukti.
"Hal ini akibat assement KPK yang memberikan catatan
merah dan kuning yang terindikasi korupsi. Selain partai pendukung yang
keberatan akibat calon-calon menterinya yang tidak lolos oleh jaring
KPK," ungkap Arief Poyuono, dalam rilisnya kepada Tribunnews.com.
"Tekanan
besar juga dilakukan oleh sejumlah timses dan tim fund raising saat
pilpres yang juga calon calonnya banyak di tolak akibat terindikasi
kasus korupsi," tambahnya.
Jika hal itu yang terjadi, lanjut
Arief, maka sebaiknya Jokowi (Joko Widodo) harus mengambil langkah tegas
karena hak memilih dan mengangkat menteri adalah hak prerogratif
presiden.
"Kalau awalnya saja Joko Widodo tidak tegas dalam
menggunakan hak preogratif maka harapan pemerintahan yang kuat untuk
mengaplikasikan program-program kerakyatan yang dijanjikan Jokowi saat
kampanye, bisa jadi akan berantakan, dan kepercayaan pasar juga akan
menurun terhadap pemeritahan Jokowi-JK ," tuturnya.
Menurut Arief,
Jokowi-JK tidak perlu ewuh pakewuh atau takut pada partai pendukunng
dan timsesnya selama langkah yang diambil adalah untuk kemajuan bangsa.
"Dan saya rasa Gerindra dan koalisinya juga bisa dijadikan partner
Jokowi untuk menjalankan pemerintahannya agar terbentuk pemerntahan yang
kuat," tegasnya
Ia pun juga membuka pintu selebar lebarnya bagi
Joko Widodo untuk bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena dari
sisi kekuatan politik, KMP lebih kuat di parlemen yang mendukung
pemerintahan Jokowi-JK.
"Apalagi platform Trisakti yang diusung
Jokowi mirip dengan platform KMP. Sudah terbukti selama Jokowi jadi
gubernur DKI Jakarta, Gerindra tidak pernah cawe-cawe dalam pemerintahan
Jokowi selama jadi gubernur,"(src:tribunnews.com)
.jpg)
