BERITA TERKINI, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
menyesalkan dihentikannya pembahasan RUU Pilpres. Khususnya, terkait
biaya kampanye. Sampai saat ini tidak ada aturan yang jelas soal sumber
pembiayaan kampanye kepada capres-cawapres. Hal ini yang membuat
capres-cawapres terpilih tersandera oleh pemilik modal.
"Suka tidak suka Indonesia dalam periode ke depan akan dikuasai
pemilik modal. Karena tidak ada pembatasan biaya pengeluaran dan
pemasukan. Mereka bisa mengumpulkan jaringan keuangan dari mana saja
yang tidak jelas," papar Wasekjen PKS, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Persoalan lain, imbuh Fahri, menyangkut parameter keberhasilan
presiden terpilih dalam memimpin. Menurutnya, saat ini presiden tidak
pernah diberi kontrak yang menyajikan parameter kesuksesan.
"Misalnya kalau kita dibilang tambah sejahtera alat ukurnya apa?
Apakah masyarakat tambah mandiri? Apakah entrepreneurnya bertambah. Jadi
ini seperti memberi cek kosong kepada rakyat," katanya.
Sumber: Republika Online
.jpg)
