"Kami memutuskan membekukan surat izin beberapa saluran televisi satelit yang menggunakan bahasa yang mendorong kekerasan dan sektarianisme," kata Mujahid Abu al-Hail, seorang pejabat tinggi Komisi Media dan Komunikasi, kepada AFP.
"Itu berarti menghentikan pekerjaan dan kegiatan mereka di Irak, sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan peliputan di Irak," katanya.
Saluran-saluran televisi yang dibekukan mencakup Aljazirah dan Sharqiya, sebuah stasiun televisi utama di Irak.
"Kami terkejut dengan perkembangan ini. Kami meliput semua pihak dalam peristiwa Irak, dan telah melakukan hal itu selama bertahun-tahun," kata seorang juru bicara Aljazirah kepada AFP.
"Kenyataan bahwa begitu banyak saluran yang dihantam sekaligus menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah keputusan yang serampangan," imbuhnya.
"Kami mendesak pihak berwenang menegakkan kebebasan bagi media untuk melaporkan peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung di Irak," tambah juru bicara itu.
Keputusan penghentian siaran itu diambil setelah gelombang kekerasan yang meletus Selasa, dengan bentrokan antara pasukan keamanan dan pemrotes Sunni Arab di Irak utara yang menewaskan lebih dari 215 orang.
Kekerasan itu merupakan yang paling mematikan sejauh ini terkait dengan demonstrasi yang meletus lebih dari empat bulan lalu di daerah-daerah Sunni di Irak, negara yang berpenduduk mayoritas Syiah.
Pemrotes Sunni mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki, dengan menuduh pemerintah melakukan pelanggaran terhadap masyarakat, termasuk apa yang mereka sebut penangkapan salah dan tuduhan terlibat dalam terorisme.
Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menuntaskan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011.
Sumber: Republika.online
.jpg)
.jpg)
