POHUWATO TERKINI, JAKARTA---Jauh sebelum wacana interpelasi dewan
digelar terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS), Gubernur DKI Jakarta, Joko
Widodo telah memprediksi ada pihak-pihak yang akan memakzulkan dirinya.
Terlebih, masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) tersebut telah diselesaikan
di tingkat komisi.
"Dari awal kalau saya sudah merasa akan ada yang memakzulkan. Untuk apa urusan kecil teknis seperti itu harus interpelasi," kata Jokowi, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ia pun tidak ambil pusing jika memang ada pihak-pihak yang ingin memakzulkannya. Jokowi juga mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi wacana pemakzulan dirinya. "Untuk apa siapin amunisi. Dihadapi senang-senang saja. Kalau sampai impeachment ya senang saja. Jangan dipikirkan," ujarnya.
Sementara terkait dengan kemunduran tiga dari lima fraksi yang mengajukan hak interpelasi, Jokowi menilai rasional. Karena memang permasalahan KJS sudah dapat diselesaikan di tingkat komisi. "Saya kira mereka rasional artinya hanya hal teknis dan bisa diselesaikan di tingkat komisi. Tapi kalau yang lain ada pemakzulan atau impeachment ya itu beda soal," ucapnya.
Seperti diketahui sebanyak 32 anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi menandatangani hak interpelasi terkait program KJS. Namun delapan di antaranya menarik kembali haknya tersebut. Sehingga saat ini hanya ada dua fraksi saja yang masih akan menggunakan hak interpelasi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN-PKB.
Sumber: Republika online
"Dari awal kalau saya sudah merasa akan ada yang memakzulkan. Untuk apa urusan kecil teknis seperti itu harus interpelasi," kata Jokowi, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ia pun tidak ambil pusing jika memang ada pihak-pihak yang ingin memakzulkannya. Jokowi juga mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi wacana pemakzulan dirinya. "Untuk apa siapin amunisi. Dihadapi senang-senang saja. Kalau sampai impeachment ya senang saja. Jangan dipikirkan," ujarnya.
Sementara terkait dengan kemunduran tiga dari lima fraksi yang mengajukan hak interpelasi, Jokowi menilai rasional. Karena memang permasalahan KJS sudah dapat diselesaikan di tingkat komisi. "Saya kira mereka rasional artinya hanya hal teknis dan bisa diselesaikan di tingkat komisi. Tapi kalau yang lain ada pemakzulan atau impeachment ya itu beda soal," ucapnya.
Seperti diketahui sebanyak 32 anggota DPRD DKI Jakarta dari lima fraksi menandatangani hak interpelasi terkait program KJS. Namun delapan di antaranya menarik kembali haknya tersebut. Sehingga saat ini hanya ada dua fraksi saja yang masih akan menggunakan hak interpelasi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN-PKB.
Sumber: Republika online
.jpg)
