BERITA TERKINI, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja
Purnama mengaku tidak khawatir terhadap ancaman serikat buruh yang akan
menutup fasilitas umum (fasum) seperti akses jalan Tol Bandara Soekarno
Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurutnya, jika ancaman itu tetap dilakukan sama saja dengan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Tutup saja, itu Pak Wapres yang
urus," kata Basuki di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ia mengatakan, ancaman buruh untuk menutup sejumlah fasilitas umum
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Dari awal sudah dibilang
jangan ganggu kepentingan umum. Itu pidana. Melanggar HAM," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, penetapan UMP DKI
sebesar Rp 2,44 juta sudah tidak bisa diubah lagi. "Perhitungan UMP DKI
2014 sudah sesuai aturan yang diajukan Dewan Pengupahan berdasarkan
penghitungan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tegasnya.
Untuk itu, Basuki meminta para buruh menerima hasil kesepakatan yang
ditetapkan Dewan Pengupahan DKI. "Kita tidak pro terhadap pengusaha
ataupun buruh, karena ketetapan UMP telah sesuai aturan Kemenakertrans,"
ucapnya.
Sumber: Republika Online
.jpg)
