Latest News

Golkar Berpotensi Pindah Koalisi ke PDIP Dukung Jokowi

BERITA TERKINI, Pengamat masalah Kebangsaan, Yudi Latif, menganggap Partai Golkar masih memiliki potensi besar untuk pindah ke koalisi partai pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). 

Kepada wartawan usai mengisi diskusi "Meneropong Indonesia Paska Pilpres 9 Juli 2014" yang akan digelar di Caffee Chicis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2014), Yudi mengatakan Partai Golkar pernah melakukan hal serupa usai Jusuf Kalla (JK), memenangkan posisi Wakil Presiden pada 2004 lalu.

Pada pemilihan presiden (pilpres) 2004 lalu pasangan JK - Susilo Bambang Yudoyono (SBY), memenangkan pemilihan, dan pasangan itu bukan lah pasangan yang didukung Partai Golkar. 

Namun JK yang menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu sanggup merebut posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar setelah pilpres, dan setelahnya Partai Golkar pun mendukung pemerintahan.

Pada tahun ini kasus serupa bisa terjadi. JK yang sudah tidak menjabat ketua umum, kembali maju dan kali ini mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Yudi menduga jika pasangan Jokowi - JK menang, maka kasus tahun 2004 lalu bisa terulang.

"Kalau kita lihat track recod (red: rekam jejak) Golkar, kan bukan sekali ini saja Golkar cenderung tidak ingin berdiri di luar kekuasaan, Golkar itu partai yang sangat pragmatis, dia biasanya akan mengikuti arus modal dan arus kuasa," katanya.

Jika Jokowi - JK menang, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar saat ini, Aburizal Bakrie (ARB) sudah pasti tidak mempunyai andil dalam kekuasaan di negri ini, dan kader Partai Golkar pasti akan mengalihkan dukungannya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyinggung kebutuhan pasangan Jokowi - JK untuk membentuk pemerintahan yang kuat, dengan dukungan dari parlemen. Partai Golkar yang merupakan partai terbesar kedua pada Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu jika bergabung dapat membantu Jokowi - JK, sangat mungkin membantu untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

Sebelumnya ARB sempat menemui ketua umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri untuk mencari kemungkinan kerjasama. Namun saat itu Mega tidak terlalu menanggapi ARB.

Jika kali ini Megawati sebagai ketua umum partai utama pengusung pasangan Jokowi - JK itu menerima Partai Golkar dengan tangan terbuka, maka hal itu tidak bisa disebut pasangan Jokowi - JK telah melakukan politik transaksional.

Kata Yudi jika Partai Golkar bergabung setelah pilpres, sudah pasti partai berlambang pohon beringin itu tidak bisa meminta imbalan dari koalisi pendukung Jokowi - JK.

"Bedanya sekarang kan (menerima Partai Golkar) setelah pilpres. Kalau memang mau (melakukan politik transaksional), kenapa tidak dari dulu saja," tandasnya. (src:tribunnews.com)
  • Komen yuk!!, jangan lupa centang "Also post on Facebook" :)
  • BERITA TERKINI Designed by Templateism.com Copyright © 2014

    Theme images by Bim. Powered by Blogger.