POHUWATO ONLINE, KABUL -- Pemerintah Afghanistan, Ahad (23/6)
menegaskan lagi dukungannya bagi suatu perundingan damai dengan Taliban.
Namun kali ini, Aghanistan minta penjelasan lengkap mengapa Taliban
diperbolehkan menaikkan benderanya di Qatar dan memasang simbol-simbol
kenegaraan lainnya.
Sengketa tentang kantor perwakilan Taliban di Doha itu, yang menurut pemerintah Afghanistan lebih mirip dengan kantor kedutaan di pengasingan, menggaris-bawahi sulitnya mengadakan dialog setelah berperang hampir 12 tahun.
Juru bicara Taliban Shaheen Suhail mengatakan, Taliban tidak senang dengan adanya kontroversi itu, dan menjelaskan bahwa Taliban tidak menawarkan konsesi apapun kepada Amerika, setelah Menteri LN John Kerry memperingatkan bahwa kantor perwakilan Taliban itu bisa ditutup, kalau Taliban terus bertengkar dengan Afghanistan.
Taliban tidak mau berunding dengan pemerintahan Hamid Karzai di Afghanistan karena menganggap Amerika-lah yang memegang kekuasaan sesungguhnya di negara itu.
Pekan lalu, Amerika Serikat menjanjikan bahwa perundingan dengan Taliban di Qatar akan dimulai dalam beberapa hari mendatang dan nantinya akan melibatkan pemerintahan Presiden Hamid Karzai.
Sumber: Republika Online
Sengketa tentang kantor perwakilan Taliban di Doha itu, yang menurut pemerintah Afghanistan lebih mirip dengan kantor kedutaan di pengasingan, menggaris-bawahi sulitnya mengadakan dialog setelah berperang hampir 12 tahun.
Juru bicara Taliban Shaheen Suhail mengatakan, Taliban tidak senang dengan adanya kontroversi itu, dan menjelaskan bahwa Taliban tidak menawarkan konsesi apapun kepada Amerika, setelah Menteri LN John Kerry memperingatkan bahwa kantor perwakilan Taliban itu bisa ditutup, kalau Taliban terus bertengkar dengan Afghanistan.
Taliban tidak mau berunding dengan pemerintahan Hamid Karzai di Afghanistan karena menganggap Amerika-lah yang memegang kekuasaan sesungguhnya di negara itu.
Pekan lalu, Amerika Serikat menjanjikan bahwa perundingan dengan Taliban di Qatar akan dimulai dalam beberapa hari mendatang dan nantinya akan melibatkan pemerintahan Presiden Hamid Karzai.
Sumber: Republika Online