BERITA TERKINI, Penasehat hukum Anas
Urbaningrum, Handika Honggowongso mengatakan kliennya siap memberikan
perlawanan secara hukum. Menurut Handika, mantan Ketua Umum Partai
Demokrat itu akan melawan dan mementahkan hal itu juga melalui cara
hukum tidak peduli itu jabatan presiden atau Sekjen partai.
"Mereka
konteksnya kan masalah hukum. Ok kalau masalah hukum, nanti 'dilawan'
secara hukum. Nanti kalau namanya disebut oleh Mas Anas, enggak peduli
dia Sekjen atau Presiden, dia juga harus diperiksa," ujarnya saat
ditemui Tribunnews.com, Sabtu(25/1/2014) malam.
Handika mengakui,
Anas sudah menceritakan mengenai peran SBY terkait asal-usul pembelian
Toyota Harrier, yakni barang yang sempat dituduhkan pihak KPK kepada
Anas sebagai gratifikasi terkait proyek Hambalang.
Menurutnya,
materi mengenai Harrier tersebut akan Anas ungkap dalam pemeriksaan atau
di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) setelah materi memasuki tentang
proyek Hambalang.
"Bagian itu akan ada setelah penyampaian materi tugas-tugas khusus dan memasuki materi tentang proyek Hambalang," ujar Handika.
Ia
menegaskan, bila Anas telah menyampaikan materi tentang asal-usul
Harrier ataupun terkait proyek Hambalang tersebut, maka pihak KPK harus
bersikap adil dengan memeriksa orang-orang yang terkait materi tersebut,
termasuk SBY dan putranya atau Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
"Itu
perlu dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Jadi, ketika
nanti dijelaskan dalam BAP, bahwa ada peran Pak SBY ataupun Ibas, maka
untuk mencari kebenaran materiil, maka nama yang disebut harus
diperiksa," tegasnya.
"Kalau seandainya tidak diperiksa, ini
menjadi persoalan dalam rangka KPK mencari kebenaran materiil. Toh
undang-undang tidak melarang seorang presiden dipanggil dan diperiksa
penegak hukum," imbuhnya.
Handika juga membeberkan, diantara tugas
khusus Anas selaku Ketua Fraksi PD di DPR adalah 'pengamanan' skandal
kebijakan dana talangan (bailout) kepada Bank Century di parlemen.
"Contoh
tugas khusus itu, misalnya bagaimana Mas Anas harus 'mengamankan'. Kan
waktu ada Pansus Century di DPR. Itu berkaitan dengan keberlangsung
pemerintahan SBY," ungkapnya.
"Jadi, waktu itu ada proses seperti
dipanggil Pak SBY dan diberi pengarahan, kenapa dilakukan, kenapa harus
dilakukan," imbuhnya. (src:tribunnews.com)
.jpg)
