BERITA TERKINI, Konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) segera berakhir. Karena kedua kubu, Ketua Umum PPP Suryadharma
Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy (Romi) bersepakat untuk
islah (damai).
Islah disepakati setelah keluarnya fatwa dari
Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Isi dari fatwa tersebut
menganulir semua keputusan Ketum SDA, yakni PPP diputuskan belum
memutuskan koalisi dengan partai politik manapun. Termasuk menganulir
keputusan pemecatan yang telah dilakukan SDA kepada Wakil Ketua Umum PPP
Suharso Monoarfa dan sejumlah pengurus wilayah PPP.
Itu
disampaikan Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Noer Muhammad
Iskandar, SQ yang dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4). “Yah, akan
terjadi islah setelah keluarnya fatwa dari Kiai Maimun Zubair,” kata
Kiai Noer.
Ia menambahkan PPP sampai sekarang belum memutuskan
berkoalisi dengan partai manapun. “Kalau dukungan PPP kepada capres
Prabowo Subianto itu bukan koalisi, tapi hanya dukungan,” papar Kiai
Noer.
Selain itu, lanjut Kiai Noer, SDA juga mempersilakan kubu
Romi yang akan melaksanakan mukernas (musyarawah kerja nasional) di
Cisarua, Bogor yang juga akan mengundang SDA dalam acara itu.
MENGGELAR MUKERNAS
Romi
dalam pesan singkatnya, Selasa sore mengatakan, pihaknya tetap akan
mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Cisarua, Bogor.
“Mukernas ini diadakan dalam mewujudkan islah secara organisasi. Kami
sejak awal membuka pintu islah. Kami tetap mengundang Pak SDA untuk
hadir,” papar Romi.
Selasa siang, SDA memimpin rapat pleno
membahas evaluasi pemilu legislatif. Rapat pleno selain dihadiri Ketua
Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair dan Wakil Ketua Majelis Syariah PPP
KH Noer Muhammad Iskandar, pengurus harian dan pengurus wilayah juga
badan otonom partai.
Sebelumnya, Kantor DPP PPP Jl Diponegoro ini
ditutup oleh SDA dan kemarin dibuka kembali untuk menyelenggarakan rapat
pleno. Kegiatan rapat pleno ini dijaga ketat oleh Gerakan Pemuda Kabah
(GPK) dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK).
Terkait rencana mukernas
yang akan digelar oleh kubu Sekretaris Jenderal Romahurmuzy pada Rabu
(23/4), fungsionaris PPP dan kubu SDA, Hasrul Azwar enggan berkomentar
terkait masalah tersebut karena baginya secara AD/ART bahwa pimpinan
tertinggi yaitu Ketua Umum. (src:poskotanews.com)
.jpg)
