BERITA TERKINI, Ketua Fraksi partai Golkar
Setya Novanto meminta duet capres cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla
lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Hal tersebut terkait
wacana politik anggaran yang digulirkan Joko Widodo saat debat capres
kemarin malam.
"Mudah-mudahan Jokowi dan Pak JK menyadari hal ini serta hati-hati. Apalagi Pak JK pernah jadi wapres yang mestinya tahu bagaimana kesulitan-kesulitan di daerah,"kata Setya dalam pernyataannya, Selasa(10/6/2014).
Pendekatan itu, lanjut Novanto juga tidak sesuai dengan kondisi saat ini ketika daerah sangat membutuhkan dukungan peningkatan anggaran untuk melakukan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
Novanto juga mengingatkan, visi otonomi adalah menggerakkan ekonomi dan potensi di daerah. Mekanisme pengalihan kekuasaan juga telah dilakukan seperti perizinan.
"Jika ada pemotongan maka justru akan menggoyahkan perekonomian di daerah-daerah. Sebaliknya, daerah membutuhkan penguatan anggaran sehingga dapat memberi pemenuhan kebutuhan vital masyarakat seperti pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
Dia menuturkan, sesuai semangat otonomi maka seorang presiden justru harus berinisiatif meminta masukan dari kepala-kepala daerah, baik bupati, walikota dan gubernur.
Pada debat capres kemarin, Jokowi mengungkapkan strategi politik anggaran agar pemerintah daerah patuh pada pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan Jokowi dan Pak JK menyadari hal ini serta hati-hati. Apalagi Pak JK pernah jadi wapres yang mestinya tahu bagaimana kesulitan-kesulitan di daerah,"kata Setya dalam pernyataannya, Selasa(10/6/2014).
Pendekatan itu, lanjut Novanto juga tidak sesuai dengan kondisi saat ini ketika daerah sangat membutuhkan dukungan peningkatan anggaran untuk melakukan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.
Novanto juga mengingatkan, visi otonomi adalah menggerakkan ekonomi dan potensi di daerah. Mekanisme pengalihan kekuasaan juga telah dilakukan seperti perizinan.
"Jika ada pemotongan maka justru akan menggoyahkan perekonomian di daerah-daerah. Sebaliknya, daerah membutuhkan penguatan anggaran sehingga dapat memberi pemenuhan kebutuhan vital masyarakat seperti pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
Dia menuturkan, sesuai semangat otonomi maka seorang presiden justru harus berinisiatif meminta masukan dari kepala-kepala daerah, baik bupati, walikota dan gubernur.
Pada debat capres kemarin, Jokowi mengungkapkan strategi politik anggaran agar pemerintah daerah patuh pada pemerintah pusat.
"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah
mengikuti (pusat) dengan cara politik anggaran. Dengan politik anggaran
bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana
alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah
ketakutan," kata Jokowi. (src:tribunnews.com)
.jpg)
